banner-hjb-534-pemkab>

Peran Dewan Pengawas Syari’ah di Perbankan Syari’ah

0

Bogor, bogorpos.com – Industri keuangan syari’ah mengalami pertumbuhan yang pesat sejak beberapa

tahun belakangan. Tren ini telah diteliti baik di negara yang mayoritas penduduknya muslim maupun minoritas muslim (Grassa, 2013). Salah satu faktor utama yang berkontribusi dalam hal ini adalah karena kepatuhan jasa perbankan syari’ah terhadap aturan-aturan syari’ah (Alnasser and Muhammed, 2012).

Oleh karena itu, dalam usahanya untuk menjamin kegiatan perbankan syari’ah sesuai dengan prinsip syari’ah, para ulama membentuk Syari’ah Supervisory Boards (SSBs), diindonesia dikenal dengan istilah Dewan Pengawas Syari’ah (DPS).

Pada tanggal 5-16 juni 1997, MUI dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) memutuskan untuk mengeluarkan suatu aturan atau fatwa, bahwa setiap bank syari’ah wajib memiliki suatu badan khusus yang merupakan bagian dari sistem organisasi bank syari’ah, yang bertugas mengawasi proses kegiatan dan aktivitas operasional bank syari’ah agar tetap berpegang pada ajaran islam dan tidak melenceng dari nilai-nilai syari’ah.

Dengan adanya tuntutan tersebut, MUI pada tanggal 1 januari 1999, secara resmi membentuk suatu lembaga yang bertugas untuk mengawasi jalannya proses operasional yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah pada bank syari’ah, yang kemudian di sahkan dan dibentuklah Dewan Pengawas Syari’ah (DPS).

Peran DPS sangat penting karena ditangannyalah suatu bank syari’ah dikatakan taat terhadap syari’ah atau tidak. Untuk itu, sikap independensi adalah syarat yang mutlak dimiliki oleh DPS .

Praktek kontemporer DPS dalam kerangka keuangan syari’ah mengakibatkan lima persoalan utama, salah satunya adalah Independensi (Grais dan Pellegrini (2006). Masalah independensi DPS muncul karena fakta bahwa DPS berbeda dengan auditor eksternal, karena anggota DPS adalah berasal dari karyawan dan digaji oleh bank tersebut. dengan kata lain anggota DPS disewa oleh para pemegang saham bank syari’ah yang diwakili oleh dewan direksi, dan meraka adalah layanan bayaran bank. dengan demikian ada kemungkinan besar konflik kepentingan antara anggota DPS, pemegang saham dan manajer.

Disamping itu, Banyak praktisi mempertimbangkan bahwa jika DPS dan ulama syariah kontemporer aktif dalam kegiatan perbankan syariah, itu merupakan kendala bagi perbankan syari’ah dan pengembangan inovasi keuangan, karena mereka memblokir/menolak berbagai instrumen keuangan yang dianggap non-compliant (tidak patuh) dengan aturan syariah dan atau bisa dikatakan haram.

Namun demikian, pentingnya DPS dan kontribusi dari DPS adalah dalam hal mempromosikan dan meningkatkan keyakinan serta kepercayaan dari pelanggan di bank syariah. Hal ini sesuai dengan resolusi IFSB yang mengklaim bahwa tidak bisa diterima untuk lembaga keuangan Islam jika beroperasi tanpa semacam pengawasan syariah (IFSB, 2006).  Lebih dari itu, arti penting pengawasan syari’ah dapat dilihat dari lima aspek, yaitu : Agama, sosial, ekonomi, hukum, dan manajemen.

Dari segi agama maksudnya adalah kemampuan para ulama dalam hal ini anggota DPS dalam memahamkan dan menafsirkan prinsip-prinsip syari’ah kepada orang lain. Yang mana peran ini telah dilakukan sejak awal islam muncul.

saat itu para pedagang tidak diizinkan untuk berdagang kecuali mereka megetahui prinsip-prinsip syari’at mengenai transaksi. Oleh karena itu, syariat ulama digunakan untuk mendidik para pedagang dalam hukum islam sehingga mereka akan menahan diri dari melakukan setiap transaksi yang bertentangan dengan syari’at.

Saat ini karena kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip syari’at diantara manajemen lembaga keuangan syari’ah, keberadaan pengawasan syari’at adalah penting untuk membantu lembaga keuangan syari’ah dalam melakukan bisnis kepatuhan syari’ah.

Dari segi sosial berarti bahwa pengawasan syari’ah secara material berasal dari kekuatan sosial anggota DPS (ulama), karena dengan adanya pengawasan syari’ah akan menghilangkan keraguan para pemangku kepentingan (stakeholder) terhadap kegiatan bank syari’ah, karena DPS menegaskan bahwa setiap transaksi di bank syari’ah telah mematuhi syari’at.

Selain itu pengawasan syari’ah memiliki kekuatan ekonomi. El-Khelaifi (2002) merumuskan hubungan antara pengawasan syari’ah dengan profitabilitas lembaga keuangan syari’ah. Dia berargumen bahwa profitabilitas suatu lembaga keuangan syari’ah tergantung pada kinerja anggota DPS, dan menyimpulkan bahwa bantuan pengawasan syari’at dalam menciptakan produk syari’ah-compliant (kepatuhan syari’ah) meningkatkan profitabilitas lembaga keuangan syari’ah.

Karena sebagian besar transaksi yang dilakukan oleh lembaga keuangan syari’ah seperti murobahah, salam, istishna dan masih banyak yang lainnya diharuskan dengan adanya real aset, sehingga investasi mereka menyebabkan stabilitas ekonomi dan langsung berkontribusi terhadap produk domestik bruto. Selain itu pengawasan syariah menegaskan tidak adanya ketidakadilan dan eksploitasi dalam transaksi, dan tidak terjadinya bunga pinjaman.

Disamping itu, Kekuatan hukum pengawasan syari’ah pun berasal dari berbagai sumber. Salah satunya AAOIFI (Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institutions) mewajibkan adanya pengawas syari’ah disetiap lembaga keuangan syari’ah.

Terakhir, Anggaran dasar lembaga keuangan syari’ah biasanya termasuk didalamnya perjanjian pengawas syari’ah oleh para pemegang saham untuk menjalankan komitmen dalam bisnis kepatuhan syari’ah. Oleh karena itu posisi pengawas syari’ah biasanya diletakkan dibawah para pemegang saham untuk menekankan keunggulannya atas pihak lainnya dan mengkonfirmasi kewenangannya dalam mengarahkan kegiatan lembaga keuangan syari’ah. Oleh karena itu, para ulama menetapkan kebijakan internal mereka, termasuk tugas, tanggung jawab dan hubungan dengan pihak-pihak lainnya di lembaga keuangan syari’ah. Atau dengan kata lain Pengawasan syari’ah sebenarnya merupakan bagian dari Good Corporate Governance (GCG).

Singkatnya, DPS tidak dapat dipisahkan dari bank syari’ah itu sendiri meski sifatnya adalah badan evaluasi. Hal ini dikarenakan dalam islam tidak mengenal pemisahan antara bisnis dan agama . disamping itu Fungsi audit dalam pandangan islam jauh lebih penting, tidak hanya bentuk tanggung jawab kepada para pemegang saham (pemangku kepantingan), tetapi pada hakikatnya kembali kepada sang maha pencipta alam semesta, karena kita sebagai umat muslim percaya bahwa setiap tindakan dan perbuatan seseorang selalu diawasi oleh sang maha pencipta, yaitu Allah SWT.
**Penulis adalah Mahasiswi Akuntansi Syari’ah Semester VII STEI SEBI (Penerima Beasiswa 100% STEI SEBI)

Share.

Leave A Reply