Ada Kasus Positif Penumpang KRL, 5 Kepala Daerah Bodebek Kembali Kirim Rekomendasi untuk Kemenhub

Lima kepala daerah dari Bogor, Depok dan Bekasi (Bodebek) menggelar rapat koordinasi melalui saluran video conference, Selasa (5/5/2020). Mereka membahas seputar rekomendasi-rekomendasi untuk Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyusul temuan tiga orang yang dinyatakan positif Covid-19 hasil tes swab secara acak kepada penumpang KRL di Stasiun Bogor.

Dalam rapat koordinasi virtual tersebut Wali Kota Bogor Bima Arya, Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin, Wali Kota Depok Mohammad Idris, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dan perwakilan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

“Semua sepakat untuk mengirimkan surat segera. Ini tinggal tujuh hari lagi menjelang akhir PSBB kedua, jadi harus cepat. Fokus pembahasannya isu KRL. Ada banyak rekomendasi hasil diskusi tadi, tapi kami kerucutkan menjadi dua opsi kepada Kemenhub,” ungkap Bima Arya didampingi Kepala Dinas Perhubungan Eko Prabowo.

Ia menjelaskan, 5 kepala daerah ini sepakat meminta Kemenhub untuk menghentikan layanan Commuterline dan berkoordinasi untuk mewajibkan perusahaan pengecualian PSBB yang masih beroperasi agar menyediakan layanan transportasi antar jemput bagi karyawannya.

“Opsi kedua, apabila kebijakan itu tidak diambil oleh pemerintah pusat, maka kita meminta agar diterapkan aturan yang ketat. Contohnya seperti yang para kepala daerah sampaikan, pertama adalah penambahan gerbong, pengaturan kembali jam operasional misalnya ditambah lagi jamnya, tetap ada layanan transportasi lain (jemputan perusahaan) bagi karyawan dan ada seleksi yang lebih ketat bagi orang-orang yang akan masuk stasiun, misalnya dengan menunjukan surat tugas dari perusahaan. Jadi, kalau yang cuma ingin sekedar main tidak bisa,” jelasnya.

Selanjutnya, draft tersebut akan disusun menjadi surat rekomendasi dan ditandatangani lima kepala daerah. “Besok akan kami kirim ke pusat. Kami juga akan lampirkan hasil tes swab di Stasiun Bogor (tiga penumpang positif) dan tes swab di stasiun yang ada di Bekasi sebagai bahan menentukan kebijakan,” pungkasnya.